BMKG Pusat Menghimbau Pemda Tingkatkan Kewaspadaan dan Edukasi Kepada Warga Terkait Bencana

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta Pemerintah Daerah meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan mempersiapkan rambu-rambu, jalur dan tempat evakuasi yang layak dan memadai.

BMKG mengajak Pemda untuk bersama menggencarkan sosialisasi/literasi/edukasi kesiapan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun sikap budaya selamat.

Langkah kesiapsiagaan ini perlu dibarengi dengan gerakan penghijauan dengan tanaman yang tepat di tempat kritis/rawan bencana, seperti di puncak dan lereng gunung rawan longsor, di sepanjang bantaran sungai rawan banjir/banjir bandang, ataupun di sepanjang pantai rawan tidal wave.

Imbauan tersebut ditujukan bagi daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

" Masyarakat juga harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat bencana terjadi," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam keterangan tulis, Kamis (15/4/2021).

Tidak hanya itu, Pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret seperti membangun rumah atau bangunan tahan gempa, menata ruang pantai yang aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam merespons peringatan dini.

" Jujur diakui bahwa masih banyak yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tidal wave ini nyata dan bisa sewaktu-waktu terjadi," ujarnya.

Dwikorita mencontohkan, jalur evakuasi yang masih banyak yang kurang layak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.

" Kita berpacu dengan waktu, jadi bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya diwaktu emas yang tersisa sebelum gelombang tidal wave naik ke daratan," jelasnya.

" Saya yakin, jika rambu-rambu tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sdh menghindari zona rawan, maka jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit," tambah Dwikorita.

Jalur Evakuasi Belum Layak

Dalam kunjungannya ke Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban, Kabupaten Malang, Selasa (14/4), Dwikorita secara langsung melakukan inspeksi jalur evakuasi gempa dan tidal wave. Hasilnya, didapati jalur evakuasi tersebut masih jauh dari kata layak, meski telah memiliki rambu-rambu evakuasi.

"Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki riwayat diterjang tsunami di tahun 1996 dan 2004," imbuhnya.

Selain itu, banjir rob sering pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Di tengah keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan, menurut Dwikorita, masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari bencana.

"Jadi, setiap KK berupaya mencari jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm system peringatan dini," pungkasnya.