KSP: Presiden Jokowi Tidak Bisa Mentolelir Kasus Predator Seksual Terhadap Anak

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan kasus pemerkosaan 3 anak yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan merupakan tindakan yang keji. KSP menekankan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa mentolerir predator seksual terhadap anak.

"Peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual kepada anak ini sangat melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat. Presiden Jokowi sangat tegas dan tidak bisa mentolerir killer seksual anak,"jelas Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dikutip dari siaran pers, Sabtu (9/10/2021).

Dia mengatakan, Presiden Jokowi memberi arahan agar kasus kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang penanganan kasus kekerasan kepada anak pada 9 Januari 2020.

"Presiden Jokowi juga menginginkan agar pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera. Terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak,"ujar Jaleswari.

Untuk itulah, kata dia, Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Selama beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh viralnya berita perkosaan dan kekerasan seksual yang dialami tiga kakak beradik yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada tahun 2019.

Karena tidak menemukan cukup bukti, Polres Luwu Timur menghentikan proses penyelidikan pada tanggal 10 Desember 2019, persis dua bulan setelah kasus di laporkan oleh Ibu korban. Jaleswari pun meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kembali kasus tersebut.

"Kalau memang ditemukan adanya kejanggalan dan kesalahan dalam proses penyelidikan oleh Polres Luwu Timur yang menyebabkan diberhentikannya proses penyelidikan pada akhir tahun 2019 yang lalu, atau ditemukannya bukti baru sebagaimana disampaikan oleh Ibu korban dan LBH Makassar, maka kami berharap Kapolri bisa memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus tersebut,"tutur dia.

Pengesahan RUU PKS

Menurut dia, kasus di Luwu Timur ini semakin memperkuat pentingnya pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasalnya, RUU ini mengatur soal tindak pidana kekerasan seksual

"Kasus perkosaan dan kekerasan seksual pada anak serta penghentian penyelidikan dengan alasan tidak adanya bukti ini semakin memperkuat urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual,"kata Jaleswari.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasutri Keluarga TNI Tewas Usai Melompat Dari Ketinggian Lantai 6 di Hotel Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat

Jakarta - Pasangan suami istri (pasutri) tewas pada Senin 20 Desember 2021 setelah lompat dari lantai enam sebuah hotel di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Betul, tadi olah TKP (tempat kejadian perkara) bersama dengan Denpom (Detasemen Polisi Militer). Kami serahkan ke Denpom,"ujar Kapolsek Cisarua Kompol Supriyanto, melansir Antara, Selasa (21/12/2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun, pasutri itu tidak melompat bersamaan, tetapi sang istri lebih dahulu. Kemudian tak lama disusul jatuhnya sang suami usai keduanya bertengkar. Supriyanto mengonfirmasi, pasutri yang tewas melompat merupakan keluarga TNI. Oleh karena itu, olah TKP word play here dilakukan bersamaan oleh Denpom. "Kami sudah serah terima dengan teman-teman dari Denpom setelah olah TKP tadi,"papar Supriyanto. Check In Bersama Kedua Anaknya Dia menjelaskan, pasutri tersebut terjun dari ketinggian sekitar pukul 01.00 WIB setelah sign in pada jam 18.00 WIB di hari...
Baca selengkapnya

BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa Skala 7,4 M Mengguncang NTT, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan

Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) mencabut peringatan dini tsunami usai gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peringatan dini tsunami ini dicabut usai BMKG mengamati tidak ada gempa susulan dalam 2 jam terakhir. "Gempa bumi tadi kejadiannya pukul 11.20 Wita dan sekarang sudah 2 jam, setelah 2 jam setelah kejadian 13.20 dan tidak terdeteksi adanya kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir,"tutur Kepala BMKG Dwikorita dalam konferensi pers, Selasa (14/12/2021). Namun, dia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap gempa susulan meskipun standing tsunami dengan ancaman waspada telah dicabut. "Jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa sudah berakhir (status tsunami),"kata Dwikorita. Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/12/2021...
Baca selengkapnya

Kemendagri Menanggapi Dan Turun Langsung Bahas Permasalahan Warga Terkait Jalan Rusak di Kudus

Jakarta - Kerusakan jalan di Kudus, Jawa Tengah yang sudah terbengkalai sejak 2017 lalu membuat Kementerian Dalam Negeri sampai turun tangan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri secara khusus membahas urusan teknis pembangunan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari rapat persiapan pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) bersama Provinsi Jateng. Diketahui, jalan rusak tersebut merupakan akses penghubung Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae ke Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo. Jalan itu telah rusak sejak 2017 dan belum pernah ada perbaikan dari pihak terkait. Padahal kerusakan itu telah menghambat mobilitas warga serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dengan kondisi tersebut, warga setempat kesal dan menanami jalan itu dengan pohon pisang. Merespons itu, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavia...
Baca selengkapnya